Oleh:
Anugrahani Prasetyowati, S.ST, M.Si
Kepala BPS Kabupaten OKI
Inflasi, merupakan isu strategis sebagai salah satu indikator perekonomian suatu wilayah yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa. Banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh suatu wilayah yang mempunyai indikator ini. Misalnya sebagai faktor koreksi keterlibatan harga dalam penghitungan beberapa indikator strategis seperti UMR, garis kemiskinan, gini ratio, pertumbuhan ekonomi, dll. Selain itu juga, inflasi sendiri menjadi indikator yang secara nasional ditargetkan untuk terjaga stabilitasnya. Untuk tahun 2024 misalnya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2024 pada 29 Januari 2024 yang lalu, menyatakan bahwa sasaran inflasi 2024 ditargetkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi sebesar 1 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021.
Mulai tahun 2024, Kabupaten OKI merupakan salah satu dari 150 kabupaten kota di Indonesia yg menghitung inflasi berdasarkan laju pergerakan indeks harga konsumen (IHK). IHK dihitung berdasarkan pada basket komoditas hasil Survei Biaya Hidup (SBH 2022) melalui Survei Harga Konsumen. Rilis inflasi Kabupaten OKI secara perdana, pada 1 Februari 2024 yang lalu berdasarkan data yang telah dihitung oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2024 di Kabupaten OKI terjadi deflasi atau terjadi penurunan harga secara month to month (m to m) dibandingkan dengan harga di bulan desember 2023. Dibandingkan dengan kondisi pada Januari 2023 yang lalu, inflasi year on year (yoy) di Kabupaten OKI adalah sebesar 4,92 persen.
Sejak awal, pemerintah Kabupaten OKI sangat serius menyikapi angka inflasi yoy yang hampir mencapai lima persen ini. Berbagai macam program kebijakan baik kebijakan yang bersifat keharusan se-Sumatera Selatan yang dicanangkan oleh bapak PJ Gubernur Sumsel, maupun kebijakan lokal yang merupakan kebijakan yang digagas oleh Bapak PJ Bupati OKI diluncurkan untuk meredam laju inflasi di Kabupaten OKI.
Salah satu kebijakan PJ Bupati OKI, Bapak Asmar Wijaya dalam keseriusannya terkait angka inflasi ini adalah melibatkan BPS Kabupaten OKI sebagai narasumber di dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan setiap bulan setelah rilis berlangsung, dan juga pada setiap pertengahan bulan untuk mengetahui perkembangan harga pasar beberapa komoditas penting utamanya yang mempunyai bobot tertinggi sebagai komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat OKI.
Memasuki bulan kedua, selama bulan Februari 2024 kembali OKI mengalami deflasi secara m to m dan sedikit mengalami perlambatan inflasi yoy dibandingkan bulan Januari yaitu sebesar 4,60 persen, dibandingkan Februari 2023 yang lalu. Berpijak pada data perkembangan harga pasar untuk beberapa komoditas penting yang mengalami perubahan harga, Pemerintah Kabupaten OKI menindaklanjuti hasil FGD dengan melakukan berbagai macam kebijakan.
Dalam implementasi ”Strategi 4K” sebagai strategi yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten OKI juga melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan laju inflasi yang terjadi di Kabupaten OKI. Didalam penerapannya, untuk strategi pertama yaitu ”Keterjangkauan Harga”, kebijakan umum seperti yang telah dilakukan oleh hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia yaitu operasi pasar murah, dilakukan sebanyak 3 kali seminggu yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Kamis setiap minggunya di berbagai tempat di wilayah Kabupaten OKI.
Ada 2 inovasi yaitu Program PERJAKA (Perusahaan Jaga Keterjangkauan Harga) dan program BISMILAH (BAZNAS Isi Sembako Melalui Amal Ibadah) yang merupakan langkah kongkret dalam pelaksanaan menjaga keterjangkauan harga. Komoditas-komoditas penting yang di-supply pada operasi pasar murah ini adalah komoditas yang mengalami kenaikan harga pada perkembangan harga pasar yang disampaikan oleh BPS Kabupaten OKI dalam pelaksanaan FGD terkait inflasi yang diselenggarakan setiap bulannya oleh Dinas Perdagangan Kabupaten OKI.
Bahkan Selama Bulan Ramadhan dan sampai menjelang lebaran, operasi pasar murah juga dilakukan hampir setiap harinya dengan cakupan wilayah yang lebih luas di berbagai kecamatan di Kabupaten OKI.
Penerapan Strategi 4K yang kedua, yaitu ”Ketersediaan Pasokan” dilakukan dengan langkah SAMPAN (Satuan Pengaman Pangan), dimana kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala di dalam monitoring harga yaitu dengan sidak pasar yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk di dalamnya adalah BPS dan juga Bulog.
Program lainnya dalam menjaga ketersediaan pasokan diantaranya adalah Kerjasama Daerah melalui KIPASMU KANDA (Ketersediaan Pasokan Melalui Kerjasama Antar Daerah), diantaranya telah dilakukan kerjasama Perumda Bende Seguguk dg PT. Pringsewu Jaya Sejahtera Kab. Pringsewu Lampung, dan Proses MoU antara Bupati OKI dengan Bupati Brebes dan Wako Pagar Alam yang masih berproses, serta dengan kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Gerakan BALAP BECAK (Bantuan Langsung Percepatan BerTanam Cabe Serentak) yang digagas oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan, Gerakan CAMAT PKK (Cabe Tomat PKK) yang serentak didukung oleh ibu-ibu PKK se-Kabupaten OKI, pemantauan harga melalui aplikasi MIDANG (Monitoring Komoditas Dagang) dan Peresmian Toko TPID GERAI JAM SEMBAKO (Gerakan Atasi Inflasi Jual Murah Sembako). Data kebutuhan untuk pasokan per komoditi, yang digunakan sebagai dasar berbagai gerakan ini menggunakan olahan data konsumsi dari data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh BPS.
Di dalam ”Menjaga Kelancaran Distribusi” sebagai penerapan Strategi 4K yang ketiga, Pemerintah Kabupaten OKI melakukan gerakan ARTIS (Angkutan Gratis). Untuk menjaga kelancaran distribusi beberapa komoditas penting, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di dalam Kabupaten OKI, yang merupakan wilayah terluas di Sumatera Selatan, juga perlu ditingkatkan agar konektivitas dan kelancaran distribusi dapat semakin lancar sehingga dapat mengurangi cost di dalam penetapan harga komoditas. Beberapa pembangunan jalan yang menghubungkan antardesa dengan ibu kota kecamatan juga perlu dianggarkan karena sarana jalan ini merupakan sarana terpenting di dalam menjaga kelancaran distribusi ini.
Untuk mendukung strategi 4K yang ke 4, yaitu ”Komunikasi Efektif”, Pemda OKI Rutin Menggelar FGD, dan telah melakukan Sosialisasi ”Belanja Bijak, Hindari Panic Buying, Food Waste” melalui berbagai kanal media. Salah satu manfaat dari FGD sebagai langkah ”Komunikasi Efektif” di antara seluruh stakeholder yang peduli tentang inflasi adalah sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan tentang apa itu inflasi, bagaimana cara menghitung inflasi, apa manfaat inflasi dan juga apa yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Dengan data yang disajikan dalam FGD, seluruh stakeholder dapat memahami arti pentingnya inflasi bagi perekonomian di Kabupaten OKI.
Berdasarkan hasil rilis Inflasi OKI pada tanggal 1 April 2024 yang dilakukan oleh BPS, inflasi di Kabupaten OKI adalah sebesar 0,05 persen (m to m) merupakan prestasi yang sangat baik bagi pemerintah OKI di dalam mengupayakan terkendalinya inflasi di Kabupaten OKI. Jika kita bandingkan momen Ramadhan menjelang lebaran yang terjadi pada tahun 2023 kemarin, inflasi OKI di bulan April 2023 (karena Ramadhan dimulai tanggal 25 Maret 2023) adalah sebesar 1,42 persen. Biasanya memang inflasi yang terjadi selama bulan Ramadhan menjelang lebaran hari raya Idul Fitri berkisar mencapai 0,5-1,5 persen secara month to month, namun adanya berbagai gerakan dan juga kepedulian seluruh stakeholder sehingga Pemerintah OKI dapat menekan laju inflasi hingga hampir mendekati nol persen.
Hal ini menunjukkan bahwa program dan gerakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten OKI dinilai sangat efektif dan efisien. Secara yoy, inflasi di bulan Maret 2024 juga mengalami perlambatan yaitu sebesar 4,56 persen dibandingkan dengan harga Maret 2023 dari inflasi yoy Februari yang lalu sebesar 4,60 persen.
Beberapa komoditas penting yang harus terus dijaga pasokan dan distribusinya hingga lebaran dan pasca lebaran nanti antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, pempek, minyak goreng, bawang putih, ayam hidup, dan nanas. Beberapa komoditas ini adalah komoditas yang mempunyai bobot tertinggi di dalam andil inflasi selama bulan Maret 2024.
Dengan menggunakan data yang akurat, BPS sebagai penyedia data untuk perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan nasional berharap agar apa yang telah dipotret atau dihitung oleh BPS, dapat menjadi dasar untuk pemerintah melakukan berbagai kebijakan sehingga kebijakan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan lebih efektif menyentuh masyarakat hingga dapat dirasakan kebermanfaatannya secara berkelanjutan.
Ke depan, diharapkan Pemerintah Kabupaten OKI dan stakeholder terkait terus memperkuat sinergi di dalam upaya menjaga inflasi agar dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi di Kabupaten OKI. Data Akurat, Inflasi Terjaga.
Editor : Firman
