Oleh : Mochammad Farisi
Dosen Hukum Internasional FH UNJA & Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Prov. Jambi
JAMBI, Beritategas.com – Istilah “Asian Value” sedang tranding di jagad maya khususnya di X (dulu twitter) setelah beredar cuplikan podcast Total Politik yang membahas politik dinasti. Lantas apa hubungan Asian Value dengan demokrasi, hak politik dan pemilu?
Istilah Asian Value ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), jadi ada dua paradigma besar bila membahas hak asasi manusia, pertama HAM bersifat universal yang dimotori oleh negara-nagara Barat dan Utara, dan kedua HAM juga bersifat relatif atau ada diversitas budaya yang dipercaya oleh negara-negara Timur dan Selatan. Ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dirumuskan pada 1947, Dewan Eksekutif American Anthropological Association, memperingatkan bahaya bahwa Deklarasi itu akan menjadi ‘suatu pernyataan tentang hak-hak yang hanya dipahami dari sudut nilai-nilai yang berlaku di Eropa dan Amerika’.
Dewan menyatakan ‘standar dan nilai adalah relatif terhadap budaya di tempat asal mereka’ dengan demikian bisa saja suatu hak di daerah tertentu dianggap antisosial oleh daerah lain, sampe saat ini belum ditemukan teknik yang secara kualitatif dapat menilai budaya. (Jack Donnely, 1984).
Ide relativisme budaya berakar dari filsafat kaum sophist yang secara umum menyatakan bahwa karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya di wilayah masing-masing, termasuk tradisi indigenous, agama, ideologi politik dan ekonomi.
