JAKARTA, Beritategas.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyampaikan telah menyelesaikan pemutakhiran PK-21 Tahun 2022. Dari hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 yang berlangsung dari bulan September hingga November 2022, di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun terjadi penambahan jumlah keluarga sebanyak 2.271.917 keluarga.
Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) mengatakan, BKKBN berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 data keluarga Indonesia hasil pendataan tahun 2021 (PK-21) dalam pemutakhiran PK-21 tahun 2022, ujarnya, Selasa (20/12/2022).
Hasto Wardoyo menjelaskan, pemutakhiran pendataan keluarga memiliki tiga tujuan. Pertama meningkatkan cakupan dan kualitas data keluarga by name by address hasil pendataan keluarga 2021; kedua menyediakan data operasional di lini lapangan serta data perhitungan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; dan ketiga yaitu kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
Selain itu, kata dr. Hasto, atas koordinasi Kemenko PMK bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Setwapres, Kementerian Dalam Negeri dan BPS; telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga 10. Pun di sisi lain, pendataan keluarga juga dapat memberikan informasi peta keluarga-keluarga berisiko stunting.
“Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tentunya saling berkaitan. Dari data P3KE tercatat diantara 6,6 juta keluarga yang berada pada 10 persen pendapatan terbawah atau desil 1, sekitar 4,9 juta merupakan sasaran yang mana 3,9 jutanya keluarga berisiko stunting atau 80 persen dari keluarga sasaran desil satu,” ujar Hasto.
Dari data hasil PK-21, telah dilakukan intervensi terhadap 55.749 keluarga pada desil 1-4 yang tidak memiliki rumah tidak layak huni, dimana 32.059 keluarga diantaranya atau 57,5 persen merupakan sasaran keluarga berisiko stunting.
“Berdasarkan data P3KE, dapat teridentifikasi bahwa dari 3,961,834 keluarga berisiko stunting pada desil 1 telah mendapatkan bantuan PKH yaitu sebanyak 1,519,200 keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 445,013 keluarga serta Bantuan Sosial Tunai sebanyak 512,800 keluarga,” ujarnya.
Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), drg Agus Suprapto MKes, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional dr. Drs. Nyoto Suwignyo, MM dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) drg Agus Suprapto MKes berharap dengan adanya pemutakhiran PK-21 Tahun 2022 ini dapat digunakan oleh kepala daerah untuk mempermudah intervensi sasaran, baik itu penghapusan kemisikinan ektrim dan percepetan penurunan stunting.
“Kita harapkan nanti para Bupati, Gubernur Walikota sebagai punya program karena mereka yang tau isi hati, suasana budaya masyarakatnya masalah stunting. Jadi para kepala daerah adalah pemain-pemain utamanya, kita cuma coach,” kata Agus.
Dalam diseminasi itu juga diberikan sejumlah penghargaan kepada kader pendata berprestasi yang merupakan ujung tombak dari Pemutakhiran PK-21 tahun 2022. Penghargaan juga diberikan kepada kepala daerah, bupati dan walikota, serta BKKBN Provinsi.
BKKBN Provinsi Bangka Belitung, BKKBN Yogyakarta, BKKBN Jambi, BKKBN Jawa Tengah, dan BKKBN Sumatera Selatan meraih penghargaan yang diserahkan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso.
Pewarta : Erolflin
Editor : Firman
