WONOGIRI, Beritategas.com – Anugerah Dwija Praja Nugraha (DPN) dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) disematkan untuk Bupati Wonogiri Joko Sutopo atas komitmen dan kepeduliannya terhadap Dunia Pendidikan.
Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Bupati oleh Ketua PGRI Jawa Tengah Dr. Muhdi, SH, M.Hum, bertepatan dengan puncak acara HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Marina Convention Center Semarang, Sabtu (3/12/2022), kemarin.
Untuk diketahui, Dwija Praja Nugraha merupakan penghargaan yang dianugerahkan PGRI kepada kepala daerah yang memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesionalisme, kesejahteraan guru dan PGRI.
Bupati Wonogiri dinilai menjadi kepala daerah yang perhatian dan peduli dalam melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pendidikan di Wonogiri. Baik lewat program sekolah gratis, pemberian pakaian seragam sekolah gratis, dan beasiswa bagi pemuda berprestasi (dulunya beasiswa mahasiswa berprestasi).
Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengapresiasi, berterima kasih dan mengucapkan salam hormat kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada.
“Para guru dan tenaga kependidikan memiliki totalitas, kredibilitas dan integritas dalam membangun bangsa dengan cara mencerdaskan anak bangsa. Atas hal itu, Wonogiri bisa mendapatkan penghargaan ini,” kata pria yang akrab disapa Jekek itu.
Terutama para guru, lanjut Jekek, saat ini pihaknya masih dihadapkan dengan jumlah formasi guru yang belum ideal karena masih adanya moratorium. Di sisi lain, pemerintah masih menjalankan perekrutan satu juta guru.
Jekek mengatakan, Pemkab Wonogiri saat ini juga tengah fokus untuk mengawal sekitar 647 guru tidak tetap (GTT) yang belum terakomodir statusnya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dari menurut bupati, perkembangan terakhir, sudah dalam tahap verifikasi dokumen dan aspek kelengkapan lain dan nanti menggunakan metode observasi di lapangan.
“Kita kawal terus. Kemarin sudah ada tahapan verifikasi ulang dari Kemenpan RB untuk dilakukan upaya yang lebih terkonsolidasi. Artinya dilakukan pengawalan dari daerah, harapannya di 2023 teman-teman ini sudah berstatus PPPK,” kata dia.
Pewarta : Joko Purwanto
Editor : Firman
