PALEMBANG, Beritategas.com – Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta agar tidak ada jual beli suara atau money politik dalam Konferensi PWI Sumsel yang rencananya dilaksanakan tanggal 23-24 Januari 2024 di Palembang.
“Sejalan dengan tekad pengurus PWI Pusat yang kembali ke khittah ikut menjaga kedaulatan negara, harus hadir memberikan solusi dalam setiap masalah bangsa, maka setiap anggota PWI di Sumsel diimbau untuk menjaga integritas dan kehormatan serta harga diri masing-masing dengan tidak ikut dan tidak melaksanakan jual beli suara dalam konferensi PWI Sumsel yang akan datang,” kata Afdhal Azmi Jambak, Ketua DKP PWI Sumsel dalam siaran pers yang disampaikan Jumat (8/12/2023).
Imbauan untuk jangan dan tidak ada jual beli suara atau money politik tersebut disepakati dalam rapat pengurus DKP PWI Sumsel yang dilaksanakan Selasa (5/12/2023) di Kantor PWI Sumsel di Jalan Supeno No.11 Palembang.
Rapat dihadiri Afdhal Azmi Jambak, SH, Drs. H. Helmy Marsindang dan H. Syarifuddin Basrie, S. Sos.
Sementara itu, Hj. Nurseri Marwah, ST yang sedang dinas luar kota menyatakan sependapat dengan hasil rapat. Sedangkan Ir. Ruslan Ismail tidak hadir dalam rapat tersebut.
Pengurus DKP PWI Sumsel mendukung penuh semangat dan tekad Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun dan Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo hasil Kongres ke-25 PWI di Bandung beberapa bulan lalu.
“Untuk Ketua PWI Sumsel dan Ketua DKP PWI Sumsel periode 2024-2029, pilihlah yang terbaik, yang punya integritas, disegani dan bisa memberi manfaat, mensejahterakan para anggota dan meningkatkan kemandirian pengurus,” kata Afdhal Azmi Jambak yang menjadi ketua DKP PWI menggantikan H. Kurnati Abdullah, BBA yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.
H. Helmy Marsindang menegaskan, kita perlu Ketua Umum PWI Sumsel yang punya wibawa tinggi dan mampu memperjuangkan kepentingan para anggota, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mampu bersikap proporsional.
Mantan Sekretaris Umum PWI Sumsel yang juga mantan Koresponden Harian Ekonomi NERACA ini mengingatkan dibutuhkan ketua umum yang punya kemampuan hebat. Termasuk memperjuangkan adanya kantor PWI Sumsel milik PWI.
“Kantor PWI Sumsel di Jalan Supeno ini kan masih status pinjam pakai dari Kodam II Sriwijaya. Beberapa tahun lalu, sudah ada bangunan kantor PWI dibangun Pemprov Sumsel di Jakabaring. Mestinya, kantor tersebut diterima dengan baik dan jangan dibiarkan dialihkan untuk Bawaslu dan lainnya. Sebab, saya sudah telusuri bangunan kantor itu dianggarkan untuk PWI Sumsel,” kata tokoh pers yang selalu tampil necis ini.
H Syarifuddin Basrie yang baru menjadi anggota DKP PWI Sumsel sebagai pengganti H. Kurnati Abdullah yang meninggal dunia juga menegaskan, sudah waktunya praktek jual beli suara dalam Konferensi untuk memilih Ketua PWI dan atau Ketua DKP PWI Sumsel dihentikan.
“Saya siap maju untuk jadi Ketua PWI Sumsel kalau pemilihan tanpa money politic tanpa jual beli suara,” kata owner Agung Pos Group ini.
Permintaan dan himbauan agar jangan ada lagi money politic dalam Pemilihan Ketua PWI dan Ketua DKP PWI Sumsel terutama pada Konferensi PWI yang direncanakan 23-24 Januari 2024 juga disampaikan secara langsung secara lisan kepada Ketua Panitia Pelaksana Konferensi PWI Sumsel, Kawar Dante.
“Tolong ditegaskan agar dibuat aturan atau syarat tidak boleh ada money politic atau jual beli suara dalam Konferensi PWI Sumsel yang akan datang. Penegasan itu diperlukan jika tidak melanggar PD PRT PWI,” kata Afdhal Azmi Jambak kepada Kawar Dante.
Afdhal yang juga Pemimpin Redaksi Koran TRANSPARAN dan media online transparanmerdeka.com juga menyarankan kalau bisa pemilihan Ketua PWI Sumsel dan Ketua DKP PWI Sumsel dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat secara aklamasi. Kalau bisa semua yang berkeinginan menjadi pengurus PWI atau DKP duduk bersama, bermusyawarah dan memilih yang terbaik.
Pewarta : Junaidi
Editor : Firman
