Oleh:
Muhamad Riki Apriadi
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Pemilu adalah suatu kegiatan pelaksanaan untuk mencapai kedaulatan rakyat, dimana masyarakat melaksanakan kegiatan tersebut secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).
Di Indonesia sendiri mengadakan pemilu setiap 4 tahun sekali , yang berarti 9 bulan lagi Indonesia akan mengadakan kegiatan pemilihan umum serentak. Namun meski Pemilu masih 9 bulan lagi sudah terlihat bahwa manuver politik telah dimulai.
Manuver politik yang intens terlihat dari pertemuan pertemuan dari pemimpin partai, deklarasi dukungan, dan spekulasi nama-nama calon yang sudah mulai bermunculan naik ke permukaan serta berbagai Partai Politik sudah mengusungkan siapa yang akan mereka calonkan.
Pemilihan presiden yang mendatang ini dikabarkan akan menjadi persaingan yang sangat sengit, selain itu juga akan berpotensi memunculkan banyak masalah-masalah yang akan terjadi.
Dilansir dari laman sukoharjo.bawaslu.go.id masalah yang akan dihadapi diantaranya Beban Tugas KPPS, Pendistribusian Logistik, Validasi Data Pemilih, Politik Uang, dan Penyebaran Hoax atau Hate Speech saat masa kampanye.
Pemilu kali ini juga akan dihadapi permasalahan sistem pemilu yang mendasar. Pertama, pemilu menghasilkan parlemen multipartai ekstrem. Kedua, partai politik berkualitas buruk dan belum dipercaya oleh masyarakat.
Dua masalah mendasar ini lestari karena tahun 2022 tidak dijadikan momen perbaikan kerangka hukum kepemiluan dan partai politik. Padahal, Pemilu 2019 jadi pemilu yang amat buruk secara sistematik sehingga kompleksitasnya memakan banyak korban jiwa.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sendiri juga mengatakan bahwasannya tahapan ini sudah mulai berjalan, pada pemilu nanti juga berpotensi akan memunculkan potensi indentitas hingga kampanye hitam.
Dikutip dari laman detik.com, beliau juga mengatakan menurut dia, polarisasi dalam masyarakat juga akan menjadi ancaman pada masa depan. Oleh karena itu dia juga mengatakan harus dijaga persatuan dan kesatuan agar stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta politik juga ikut terjaga.
“Pemilu 2024 harus berkualitas, jangan mau terprovokasi dan terpolarisasi,” Ujarnya.
Lalu Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dukungan pemerintah terkait langkah KPU yang mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang salah satunya berimplikasi pada penundaan Pemilu 2024, agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar.
Dipublikasikan dari laman kompas.id Presiden Joko Widodo berharap tahapan Pemilu 2024 berjalan lancar meski ada tantangan Pengadilan Negeri Jakarta terhadap masalah Pusat yang menunda penyelenggaraan pemilu. Atas Putusan Itu, Presiden juga mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan banding.
Setelah itu Presiden Joko Widodo juga menyampaikan “Ya, kan, sudah saya sampaikan bolak-balik, komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan.” Ujarnya.
