BATURAJA – Plh Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., Menghadiri Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakor Wasinkeubang) Tingkat Provinsi Sumsel Yang diselenggarakan Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel, Bertempat di Hotel Aryaduta Palembang. Selasa, (6/04/2021).
Rakor ini sebagai langkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di Wilayah Sumatera Selatan, Dukungan, kolaborasi dan sinergi menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Sumatera Selatan memprioritaskan wilayah pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan bidang pertanian.
Deputi Bidang Pengawasan instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang, mengatakan guna mewujudkan lumbung pangan nasional di Sumsel diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi program prioritas pusat ataupun daerah. Tujuannya, untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
Dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota, maka gerak pembangunan dapat terintegrasi. Karena itu, guna mewujudkannya pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.
BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai sarana membantu pemda untuk memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Tentunya, pengawasan itu melibatkan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).
Sementara Gubernur Sumsel H. Herman Deru, menyambut baik Rakorwasin yang digelar BPKP. Ini merupakan Iangkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di wilayahnya.
“Dukungan, kolaborasi, dan sinergi menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien,” ungkapnya.
Herman Deru berharap adanya dukungan dari BPKP dan berbagai pihak akan menjadi Iangkah awal guna meningkatkan prestasi sektor pertanian di Sumsel, Karena pembangunan pertanian itu tak dapat dijalankan tanpa kerja sama dari berbagai pihak.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah ll Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Yudhiawan dalam sambutannya mengatakan melalui Rakorwasin Keuangan dan Pembangunan tersebut diharapkan mampu menekan celah-celah tindak pidana korupsi yang ada di sektor pertanian di Sumsel, sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi setempat.
“Tentunya, kami mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen ASN. Semua mempunyai satu tujuan sebagai sebuah bangsa yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas korupsi,” katanya.
Hadir acara Gubernur Sumsel, BPKP Perwakilan Sumsel, Koordinator KPK Wilayah II, Bupati/Walikota Se-Sumsel, OPD Terkait, BUMN/BUMD serta Undangan Lainnya.
Reporter : Rudi Hartono
Editor : Firman
