PALEMBANG, Beritategas.com – Terkait penanganan banjir di Kota Palembang, puluhan massa aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Garki) mendatangi Kantor Walikota Palembang.
Rohadi dalam orasinya menyampaikan bahwa apa yang terjadi di kota Palembang dikala musim hujan sehingga mengakibatkan kota pempek ini banjir adalah merupakan tata kelola pemerintahan yang dinilai buruk dan kurangnya perhatian soal pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan karena lemahnya kontrol sosial dari pemangku kebijakan sendiri, semestinya walikota konsisten dengan janji politiknya dapat menanggulangi Palembang agar terbebas dari banjir. Namun sayang sudah hampir 2 periode, Palembang terus saja dihantui oleh banjir, jalan rusak akibat rendaman air serta normalisasi sungai yang asal jadi.
“Kedatangan kami disini tidak lain hanya menuntut walikota agar walikota transparansi terkait dana rutinitas yang dianggarkan setiap tahunnya untuk penanganan banjir tepat sasaran”, Ujarnya. Jumat (26/11).
Suwardi sekretaris Garki juga menegaskan bahwa dari beberapa proyek normalisasi sungai yang sedang dikerjakan di tahun 2021 ini, terdapat beberapa proyek yang kami curigai ada main mata antara penyedia dan rekanan.
“Banyak proyek siluman yang tidak ditemukan papan informasi proyek sehingga menimbulkan kecurigaan dari semua kalangan kalau proyek tersebut akan direkayasa pengerjaanya”, ujarnya.
Dalam orasinya di halaman kantor walikota tersebut, Rohadi Ketua umum Garki turut mempertegas apa yang menjadi tuntutan hari ini bahwa kami meragukan ihwal pemerintah kota palembang dalam penanggulangan banjir, pemerintah kota palembang terkesan mempolitisasi anggaran rutinitas yang ada untuk menarik simpatis dari masyarakat dengan tujuan melanggengkan kekuasaan.
Masih kata Rohadi, dari tahun ketahun dana rutinitas ini dianggarkan namun banjir tetap masih jadi momok kota Palembang, drainase tersumbat dan jalan yang rusak akibat genangan air masih saja menghantui kita semua oleh karena lemahnya kontrol dari Pemkot sendiri, tidak hanya itu pemerintah kota palembang di tahun 2021 ini saja menganggarkan proyek untuk normalisasi sungai sebanyak 19 paket lebih dengan anggaran hampir 30 milyar.
“Kami curiga normalisasi tersebut dikerjakan asal-asalan, selain papan informasi proyek banyak tidak ada, sedimen dari normalisasi tersebut juga tidak diketahui dibuang dan diperjualbelikan kemana”, sebutnya.
Mukri AS korlap Garki berharap Walikota selaku pimpinan dapat menelaah persoalan ini dan mulai dari proses tendernya, penentuan pemenangnya, pengerjaannya di lapangan, hingga pembuangan sedimen tersebut serta transparan dalam penggunaan anggaran rutinitas ini.
“Diharapkan Walikota segera memutasi kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Kota Palembang karena dianggap bidang dari PUPR yang paling bertanggung jawab atas kegagalan visi misi walikota palembang dalam menanggulangi banjir”, ujarnya.
Rohadi juga menegaskan agar Walikota Palembang berani mengevaluasi jabatan kadis PUPR beserta Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) terkait dana rutinitas tersebut.
“Walikota juga harus turun ke lapangan mengkroscek satu persatu 19 paket normalisasi sungai yang ada di dinas PUPR”, ujarnya.
Yanupran Yani PLT Asisten 1 Palembang yang didampingi Kabag Pembangunan Perwakilan yang mewakili Walikota Palembang menyambut baik peserta aksi dari kawan-kawan Garki. Menyikapi apa yang disampaikan Garki, dia menyampaikan kalau aksi garki sudah kali ke 2 dan menyampaikan permohonan maaf dari Walikota, dan dia ditunjuk Walikota untuk menemui pengunjuk rasa.
Yanupran Yani merespon aduan dugaan korupsi dan ketidak transparansian dana rutinitas penanggulangan banjir, drainase, normalisasi dan 19 paket pekerjaan normalisasi sungai tahun 2021 yang ada di kota Palembang melalui dinas PUPR.
Yanupran menjelaskan kalau pemerintah serius dalam banjir ini, hanya saja walikota selalu menekankan terhadap jajaranya untuk tetap bergotong royong serta membebankan kepada OPD terkait.
Yanupran mengatakan akan mengevaluasi kinerja dari Dinas PUPR khususnya Bidang Sumber Daya Air (SDA),” jika yang bersangkutan memang salah dan tidak transparansi dalam menggunakan anggaran rutin tentu pemerintah berjanji akan memutasi YBS dalam hal ini kabid SDA ibu marlina”, ujarnya namun melalui mekanisme dan aturan yang tepat.
Yanupran berjanji akan mendalami aduan tersebut dan akan menyampaikan kepada pimpinan, Walikota dalam hal ini serta akan mengkroscek 19 paket Normalisasi sungai yang ada saat ini.
Reporter : Suparji
Editor : Firman
